Merka Yang di Abaikan Negara

INDIPT-online. Bisa kita sebutkan diantara kelompok yang rentan dalam kebijakan pemerintah adalah kelompok Buruh Migran dan korban kekerasan terhadap perempuan.
Dua kelompok ini mewakili dari kondisi masyarakat yang terabaikan oleh negara. Gambaran dua kelompok ini bisa kita temukan di dalam buku “Mereka Yang Diabaikan Negara” sebuah buku yang memotret akan kondisi Buruh Migran dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam kebijakan anggaran Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

Antara kebahagiaan dan kesedihan yang dialami oleh Buruh Migran (BMI) sering lebih banyak dialami yang kedua (kesedihan). Persoalan banyak dialami oleh BMI dimulai sebelum pemberangkatan sampai pemulangan. Pemalsuan identitas, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, pelecehan seksual sampai pembunuhan merupakan persoalan yang sering dialami oleh Buruh Migran.
Selain pemalsuan data Buruh Migran juga sering menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan. Bisa kita bayangkan dari jumlah Buruh Migran yang ada, sebagian besar adalah perempuan. Sementara perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Cerita sedikit diatas memberikan gambaran betapa semangat masyarakat untuk keluar dari kerangkeng kemiskinan, meskipun banyak yang mengandalkan sumberdaya pas-pasan.
Perlindungan terhadap Buruh Migran dan korban kekerasan terhadap perempuan belum menjadi perhatian penuh dalam perencanaan program pemerintah. Sudah seharusnya jika negara hadir mendampingi mereka melalui kebijakan-kebijakannya. Bukan semata-mata karena mereka adalah pahlawan devisa, tapi karena mereka para buruh migran dan korban kekerasan terhadap perempuan memang memiliki hak untuk dilindungi dan negara wajib melindungi komunitas ini.
Kabupaten Kebumen adalah salah satu kantong Buruh Migran di daerah Jawa Tengah. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah Buruh Migran yang terdata di Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hampir seluruh Kecamatan di Kebumen ada warganya yang menjadi Buruh Migran. Mereka menjadi Buruh Migran adalah melalui PJTKI, meskipun tidak semua tahu mana sponsor yang resmi atau palsu.
Minimnya akan akses pengetahuan yang diperoleh mengakibatkan mudahnya mereka menjadi korban penipuan dan kekerasan. Dan perempuan adalah yang sering mendapatkan persoalan tersebut.
Buku yang diterbitkan INDIPT dengan dukungan Yayasan TIFA Jakarta ini menyajikan bagaimana Kabupaten Kebumen dalam memberikan perlindungan terhadap Buruh Migran dan korban kekerasan terhadap perempuan masih sangat minim. Seringkali pihak dinas terkait menjadikan sedikitnya anggaran menjadi salah satu sebab tidak berjalannya dengan baik program untuk perlindungan bagi Buruh Migran dan korban kekerasan terhadap perempuan. Padahal jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kebumen cukup tinggi. Dan kasus kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap anak.
Tingginya partisipasi serta kecakapan teknokratis belumlah secara otomatis menjadikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat. Misalnya kita lihat dalam tata kelola anggaran Pemkab Kebumen. Disana, akan terlihat bahwa kepentingan-kepentingan dari para elit politik, pejabat dan kelas menengah lebih banyak diakomodir daripada kelompok masyarakat yang selama ini kurang diuntungkan dari pembangunan. Dalam buku ini kelompok masyarakat rentan adalah para buruh migran dan para korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan anak.
Pada satu sisi, alokasi anggaran (misalnya dalam APBD 2011) yang diperuntukan untuk kelompok buruh migran dan korban KTP masih belum sebanding dengan besaran dan tingginya kasus-kasus yang mereka alami. Dari segi jumlah, anggaran yang diperuntukan untuk mereka masih kalah jauh dari anggaran yang diperuntukan untuk belanja pakaian dinas PNS dan anggota DPRD. Sedang sisi lain, program-program yang menggunakan anggaran tersebut belumlah bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar yang dialami oleh kelompok rentan tersebut.
Buku ini, dalam pengertian yang luas akan mencoba bercerita tentang bagaimana kebijakan anggaran pemkab Kebumen tidak begitu berpihak kepada kelompok rentan macam buruh migrant dan korban kekerasan. selain itu juga, mencoba menunjukan bahwa program yang menggunakan anggaran tersebut belum begitu berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan baik para buruh migrant maupun korban KTP.
Minimnya anggaran untuk perlindungan bagi Buruh Migran dan korban kekerasan terhadap perempuan berbanding terbalik dengan jumlah anggaran untuk baju dinas Bupati yang mencapai ratusan juta. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap BMI dan korban kekerasan terhadap perempuan menjadi bukti nyata jika negara dalam hal ini pemerintah Kebumen mengabaikan terhadap persoalan yang menimpa Buruh Migran dan korban kekerasan terhadap perempuan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan dan membutuhkan adanya perlindungan dari negara.(Hr)